Koridor Ekonomi Sumatera:
Pembangunan jalur ganda KA (double track) Medan-Bandara Internasional Kuala Namu, status groundbreaking, investasi Rp 878 miliar. Dilaporkan Medan-Kuala Namu: konstruksi 10%, lahan 100%. Siap groundbreaking kuartal IV-2014.
Pembangunan jalan tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi nilai investasi Rp 5,25 triliun. Ruas Kuala Namu-Tebing Tinggi, setelah Perpres percepatan pembangunan jalan tol Sumatera terbit: konstruksi 0%, lahan 80%.
Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Sarulla 1 (330 MW) nilai investasi Rp 17,562 triliun dilaporkan siap groundbreaking kuartal IV-2014.
Pembangunan pabrik Oleochemical di Simalungun, Sumatera Utara senilai Rp 2,045 triliun dilaporkan on going 90%, kuartal IV-2014 operasional.
Pengembangan pelabuhan kontainer Batu Ampar Batam di Batam, Kepulauan Riau dengan nilai investasi Rp 4,55 triliun dilaporkan on going 86%, kuartal I-2017 beroperasi.
Revitalisasi pabrik pupuk (pembangunan pabrik pusri 2B) berlokasi di Kota Palembang, Sumatera Selatan dengan nilai investasi Rp 6,247 triliun dilaporkan on going (55%), kuartal II-2015 beroperasi.
Pembangunan jaringan transmisi Jawa-Sumatera HVDC dengan nilai investasi Rp 25,16 triliun dilaporkan kuartal IV-2014 tanda tangan kontrak, siap groundbreaking kuartal IV-2014.
Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Sumatera Selatan-8 (2Ă—620 MW) di Kabupaten Muara Enim, Pendopo, Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp 14,040 triliun, dilaporkan kuartal IV-2014 tandatangan kontrak, kuartal I-2015 groundbreaking.
Pembangunan PLTU Banjarsari (2x110MW) di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dengan nilai investasi Rp 2,88 triliun, dilaporkan on going (95%), kuartal IV-2014 beroperasi.
Pengembangan pariwisata Tanjung Lesung (KEK Tanjung Lesung) di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dengan nilai investasi Rp 73,877 triliun, dilaporkan sudah MoU dengan Damac dan Hanking 2 September MoU dengan Pelindo.
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai investasi Rp 12,3 triliun, dilaporkan penetapan PP 51/2014.
